Sejarah Perkembangan Surveilans AFP

Surveilans kasus lumpuh layuh akut (AFP) merupakan salah satu strategi dari eradikasi polio, yaitu melakukan pengamatan terus-menerus secara sistematis terhadap setiap kasus AFP. Tujuannya, untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan virus polio liar di suatu wilayah, sehingga dapat dilakukan mopping up atau upaya khusus untuk memutus transmisi virus polio liar agar tidak menyebar ke wilayah yang lebih luas.

Surveilans AFP harus dilaksanakan secara terus-menerus dengan kinerja surveilans berkualitas tinggi. Virus polio liar terakhir diisolasi di Indonesia pada tahun 1995. Tahun 1997, kinerja surveilans AFP Indonesia dievaluasi tim internasional di mana hasilnya dinyatakan baik. Tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai daerah recently non endemic.

Namun, krisis ekonomi serta konflik sosial politik dan transisi desentralisasi sistem pemerintahan menurunkan kinerja surveilans AFP. Pada gilirannya, kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan importasi virus polio liar ke wilayah Indonesia menjadi lemah.

Tahun 1960-an, Indonesia dikenal sebagai negara endemis tinggi cacar. Surveilans epidemiologi diterapkan sebagai dasar strategi pembasmian cacar pada tahun 1968. Strategi yang disebut surveillance containment action, atau upaya pembatasan kasus melalui surveilans tersebut, terdiri atas deteksi kasus secara dini lewat pencarian secara aktif serta penelusuran kasus ke belakang dan ke depan (mencari kasus yang ada sebelum maupun sesudah kasus yang ditemukan).

Selanjutnya, dilakukan vaksinasi pada radius 100 meter dari tempat kasus ditemukan/letusan (ring vaccination), dan kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan teratur di tempat letusan sampai dua minggu sesudah kasus terakhir sembuh.

Dengan cara ini, setiap kasus atau letusan segera diketahui dan diatasi. Hasilnya, jumlah kasus dan provinsi yang terjangkit menurun pada tahun 1970, dan sejak Januari 1972 tidak ada lagi laporan adanya penderita cacar. Dua tahun kemudian, 25 April 1974, Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas cacar, setelah dievaluasi komisi independen yang diorganisasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Masalah yang dihadapi dalam eradikasi polio lebih rumit. Harus dibuktikan tidak ada kasus selama tiga tahun lewat surveilans yang baik. Padahal, sejak tahun 1999 kinerja surveilans AFP melemah. Di sisi lain, ada ancaman importasi virus polio liar dari negara lain yang belum bebas polio, risiko sirkulasi Sabin derived vaccine virus, yaitu turunan virus dari vaksin yang bereplikasi pada individu yang imunitas tubuhnya lemah atau pada populasi yang cakupan imunisasinya rendah. Indonesia juga berbatasan dengan negara yang kinerja surveilansnya tidak diketahui, yaitu Timor Lorosae. Selain itu, di India masih diidentifikasi adanya virus polio liar pada Mei-Juni 2002.

Untuk memastikan apakah Indonesia bebas polio, telah dilakukan Pekan Imunisasi Nasional (PIN). Mulai tahun 2002, Departemen Kesehatan (Depkes) merekrut tenaga khusus surveillance officer untuk mengatasi penurunan kinerja surveilans AFP, baik di provinsi maupun di pusat, dengan dukungan tenaga dan biaya dari WHO.

Seluruh Dunia telah mengeluarkan kesepakatan untuk mencapai Eradikasi Polio pada tahun 2000 dengan strategi sbb:
1. Imunisasi Polio Rutin dengan cakupan yang tinggi dan merata sampai ke Desa-desa.
2. Imunisiasi Suplement / tambahan ( PIN, Sub PIN, Mop Up, ORI, Bias Polio ).
3. Surveilans Acute Flacced Paralysis. ( AFP ).
4. Pengamanan Virus Polio di Laboratorium.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s