Bulletin EWARS Maros Tahun 2013

Selamat datang kembali di blog ini. Untuk efektifnya postingan informasi dalam blog ini, rangkuman bulletin surveilans tahun 2013 akan (diusahakan) terupdate tiap minggunya dalam satu postingan saja. Silahkan klik di tautan di bawah untuk membuka file dalam format PDF. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan dalam kelanjutan update bulletin ini, terkhusus petugas surveilans puskesmas se-Kabupaten Maros.

Bulletin EWARS Maros 2013

Bulletin EWARS Maros 2013

Bulletin EWARS Mg 01-2013
Bulletin EWARS Mg 02-2013
Bulletin EWARS Mg 03-2013
Bulletin EWARS Mg 04-2013
Bulletin EWARS Mg 05-2013

Iklan

Informasi EWARS Mingguan

Untuk efektifnya response laporan mingguan EWARS Kabupaten Maros, info khusus tentang EWARS Maros dialihkan ke alamat http://ewarsmaros.wordpress.com. Kritik yang membangun terus diharapkan atas keberlangsungan blog Surveilans Maros ini. Harap Maklum dan Terima Kasih atas kunjungan anda.

Idul Fitri, Laporan Tetap Dikirim

Idul Fitri 1432 H akan segera tiba. Selamat menyambut Idul Fitri bagi yang merayakan. Liburan juga akan segera tiba. Namun walaupun libur, Laporan mingguan (EWARS) dari pengelola surveilans puskesmas tetap dikirimkan lewat sms ke Dinkes Maros. Pengalaman tahun lalu, 0% ketepatan laporan saat Libur Idul Fitri. Semoga tidak terulang tahun ini, demi kewaspaddan dini penyakit, untuk kesehatan masyarakat kabupaten Maros.

Selamat Berlibur, Selamat Idul Fitri, Selamat Bekerja.

Surveilans Campak

Surveilans Campak

Peranan surveilans dalam program reduksi campak sangat penting, surveilans dapat menilai perkembangan program pemberantasan campak serta dapat membantu menentukan strategi pemberantasannya di setiap daerah, terutama untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pemberantasan campak di Indonesia.

Tujuan Surveilans Campak

Tujuan Surveilans campak adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui perubahan epidemiologi campak
2. Mengidentifikasi populasi risiko tinggi
3. Memprediksi dan mencegah terjadinya KLB campak
4. Penyelidikan epidemiologi setiap KLB campak.

Strategi surveilans campak meliputi :

1. Surveilans Rutin
Surveilans rutin merupakan Pengamatan Epidemiologi kasus campak yang telah dilakukan secara rutin selama ini berdasarkan sumber data rutin yang telah ada serta sumber data lain yang mungkin dapat dijangkau pengumpulannnya.

2. SKD dan Respon KLB campak
Pelaksanaan SKD dan Respon KLB campak dilakukan setelah diketahui atau adanya laporan 1 kasus pada suatu daerah serta pada daerah yang memiliki polulas rentan lebih 5%.

3. Penyelidikan dan penanggulangan setiap KLB campak
Setiap KLB harus diselidiki dan dilakukan penanggulangan secepatnya yang meliputi pengobatan simtomatis pada kasus, pengobatan dengan antibiotika bila terjadi komplikasi, pemberian vitamin A dosis tinggi, perbaikan gizi dan meningkatkan cakupan imunisasi campak/ring vaksinasi (program cepat,sweeping) pada desa-desa risiko tinggi.

4. Pemeriksaan laboratorium pada kondisi tertentu
– Pada tahap reduksi campak dengan pencegahan KLB : pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap 10 – 15 kasus baru pada setiap KLB.
– Pada tahap eliminasi/eradikasi, setiap kasus campak dilakukan pemeriksaan laboratorium.

5. Studi epidemiologi
Melakukan survei cepat, penelitian operasional atau operational research (OR) sebagai tindak lanjut hasil analisis surveilans untuk melengkapi data/informasi surveilans yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan program (corrective action).

Pelaksanan Surveilans Campak
Kegiatan surveilans campak dalam program eradikasi campak adalah :

Surveilans Rutin
Surveilans rutin dilaksanakan terutama oleh surveilans puskesmas serta surveilans kabupaten/kota.

Sistem Kewaspadaan Dini KLB Campak
Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya KLB perlu dilaksanakan kegiatan kewaspadaan dini KLB. Strategi dalam SKD-KLB campak adalah :
a) Pemantauan populasi rentan
b) Pemantauan kasus campak (PWS Campak)

a. Pemantauan populasi rentan
Populasi rentan (susceptible) atau tak terlindungi imunisasi campak dapat dihitung dengan rumus :

Prc = Px – 0,85 ( Cix .Px ) – BS – AM

Prc = Jumlah populasi rentan campak pada tahun (x)
Px = Jumlah populasi bayi pada tahun (x)
Ci.x = % cakupan imunisasi tahun (x)
BS = Jumlah Bayi sakit campak selama periode thn x
AM = Jurnlah Bayi meninggal selama periode tahun (x)
Batas nilai populasi rentan adalah = 5%. contoh perhitungan lihat lampiran.

Dalam pemantauan populasi rentan dilakukan juga pemantauan terhadap :
o Status gizi Balita
o Keterjangkaun pelayanan kesehatan (asesibilitas)
o kelompok pengungsi

b. Pemantauan kasus campak melalui PWS-campak
Apabila ditemukan satu (1) kasus pada desa dengan cakupan tinggi (>90%), masih perlu diwaspadai pula mengingat adanya kemungkinan kesalahan rantai dingin vaksin atau karena cakupan imunisasi yang kurang dipercaya.

Menurut WHO, apabila ditemukan satu (1) kasus pada satu wilayah, maka kemungkinan ada 17-20 kasus di lapangan pada jumlah penduduk rentan yang tinggi.

Penyelidikan dan Penanggulangan KLB
Dalam tahap reduksi campak maka setiap KLB campak harus dapat dilakukan penyelidikan epidemiologi baik oleh surveilans puskesmas maupun bersama-sama dengan surveilans dinas kesehatan. lndikasi penyelidikan KLB Campak dilakukan apabila hasil pengamatan SKD KLB/PWS kasus campak ditemukan indikasi adanya peningkatan kasus dan penyelidikan Pra KLB menunjukkan terjadi KLB, atau adanya laporan peningkatan kasus atau kematian campak dari masyarakat, media masa dll.

Strategi penanggulangan KLB Campak :
a. Penyelidikan Epidemiologi
b. Penanggulangan
c. Perneriksaan spesimen di laboratorium.

a. Penyelidikan Epidemiologi KLB campak
KLB campak harus segera diselidiki untuk melakukan diagnosa secara dini (early diagnosis), agar penanggulangan dapat segera dilaksanakan.

b. Penanggulangan KLB campak
Penanggulangan KLB campak didasarkan analisis dan rekomendasi hasil penyelidikan KLB campak, dilakukan sesegera mungkin agar transmisi virus dapat dihentikan dan KLB tidak meluas serta membatasi jumlah kasus dan kematian. KLB campak harus segera didiagnosa secara dini (early diagnosis) dan segera ditanggulangi (out break respons) agar KLB tidak meluas dan membatasi jumlah kasus dan kematian.

c. Pemeriksaan Laboratorium
Untuk mendukung diagnosa campak pada saat KLB, maka perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan mengambil spesimen. darah sebanyak 10-15 penderita baru, dan waktu sakit kasus kurang dari 21 hari, serta beberapa sampel urine kasus campak untuk isolasi virus.

Protokol Teknis Sistem Surveilans Avian Influenza

Protokol Teknis surveilans Avian Influenza (Flu Burung) pada manusia di Sulawesi Selatan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2010. Protokol Teknis (PT) ini dibuat sebagai upaya pemberantasan dan penanggulangan penyakit AI melalui suatu sistem surveilans epidemiologi penyakit secara rutin dan terpadu sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan. PT ini digunakan sebagai acuan dalam pengendalian penyakit AI (Flu Burung) bagi segenap aparatur kesehatan di setiap jenjang susunan dan administrasi Pemerintahan dan lingkungan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Tujuan dari PT ini adalah sebagai pedoman bagi petugas surveilans, RS, Tim Gerak Cepat (TGC), puskesmas dan jejaringnya dalam sistem surveilans FB sehingga mampu melakukan surveilans FB baik yang ada di masyarakat maupun di unit pelayanan kesehatan.

Protokol Teknis ini berisi :

1. Latar Belakan, Tujuan, dan Sasaran PT

2. Etiologi, Masa Inkubasi, Cara Penularan, Defenisi Kasus AI, ILI, dan Pneumonia

3. Penyelenggaraan Surveilans di tingkat masyarakat, puskesmas, RS, kabupaten, dan Propinsi yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pelaporan, dan analisa data, serta respon dan umpan balik surveilans AI.

4. Penyelidikan KLB AI

5. Laboratorium surveilans AI

6. Monitoring dan Evaluasi sistem surveilans AI

7. Indikator sistem surveilans AI.

Protokol Teknis Surveilans AI

Protokol Teknis Surveilans AI

Pedoman Tatalaksana Klinis Flu Burung (H5N1) di Rumah Sakit

pedoman tatalaksana fb di rs

pedoman tatalaksana fb di rs

Pedoman tata laksana klinis flu burung di Rumah Sakit dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 933/MENKES/SK/VII/2010 tertanggal 21 Juli 2010. Dengan demikian, Keputusan Menkes No. 155/Menkes/SK/II/2007 tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan mengenai tata laksana flu burung berdasarkan World Health Organization (WHO). Pedoman yang baru ini kemudian dijadikan sebagai acuan bagi RS dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien penderita flu burung.

Tujuan dari pedoman ini adalah sebagai acuan tatalaksana Flu Burung (H5N1) di RS dalam rangka meminimalkan kesakitan, kematian dan penyebarannya dengan tujuan khusus memberi informasi tentang pengertian umum FB dan cara penularannya, penegakan diagnosis di RS, pengobatan dan perawatan pasian FB di RS, petunjuk pencegahan dan pengendalian infeksi, petunjuk pemulangan pasien FB, petunjuk pemulasaran jenazah pasien FB, serta petunjuk profilaksis bagi petugas kesehatan.

30 Tahun HIV AIDS : MDGs dan Surveillance

5 Juni 2011 menandakan 30 tahun sejak CDC melaporkan kasus pertama Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Sejak lima kasus awal yang dipublikasikan dalam “Laporan Mingguan Kesakitan dan Kematian”, AIDS berkembang pesat menjadi pandemi global di seluruh dunia dan menyebabkan kematian lebih dari 33 juta penduduk di seluruh dunia. Diperkirakan lebih dari 1,7 juta orang terinfeksi HIV di Amerika Serikat. Hingga hari ini, 600 ribu laki-laki, wanita, dan anak-anak mengidap HIV AS telah meninggal dan diperkirakan hari ini lebih dari 1,1 juta orang diperkirakan hidup dengan penyakit ini.

30 tahun kita berjuang melawan HIV, mencari pengetahuan baru untuk mengatasi penyakit ini. Pencegahan terhadap HIV telah menyelamatkan banyak kehidupan.

Bagaimanapun, banyak tantangan untuk menghentikan epidemi HIV. Angka perkembangan infeksi HIV di AS dan seluruh dunia cukup tinggi. Penelitian memperlihatkan hal tersebut, dalam perilaku, tempat tinggal, tempat kerja, dan bermain. Di wilayah regional dan global, infeksi HIV menyebar pada kaum gay, biseksual, dan homoseksual.

Diperkirakan, 1 dari 5 orang dengan HIV di AS tidak mengetahui bahwa dia sedang terinfeksi HIV. Test rutin sangat direkomendasikan untuk orang berusia 13-64 tahun dan yang berperilaku berisiko terinfeksi HIV.

Obat untuk HIV belum ditemukan namun terapi HIV dapat mengurangi angka kesakitan, termasuk mengurangi kematian dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup penderita HIV.

Namun demikian, banyak orang dengan HIV yang tidak mampu memperoleh perawatan ataupun berhenti dari perawatannya. Inilah yang menjadi tantangannya ke depan, membuat perawatan HIV dapat dijangkau seluruh orang di bumi.

UNAIDS memperkirakan jumlah orang terinfeksi HIV yang dapat mengakses perawatan HIV meningkat dari 700 ribu orang di tahun 2004 menjadi 5,2 juta orang di tahun 2009.

Di Indonesia, memerangi HIV AIDS tertuang dalam Millenium Development Goal’s (MDGs) 2015, tujuan ke-6, target ke-7.

Untuk memenuhi tujuan pada target 7 ini pemerintah membentuk badan khusus yang dianggap dapat membantu pencapaian keempat poin tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006, badan penanggulangan tersebut dikenalkan dengan nama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibentuk untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Hal tentunya membutuhkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang lebih terarah. Fokus kerja KPA Nasional saat ini adalah:

1. Mengurangi laju penularan secepat mungkin, tapi juga tetap memperhatikan upaya jangka panjang melalui penguatan sistem dan kebijakan penanggulangan.

2. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan menyusun Strategi Nasional serta Rencana Kerja Nasional tahun 2007 – 2010 yang diharapkan menjadi kesepakatan dan acuan bersama semua stakeholders tingkat Nasional maupun Daerah.

3. Melanjutkan dan makin meningkatkan program peningkatan kemampuan (capacity building) dan konsultasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan program, kebijakan, dan peraturan-peraturan daerah yang efektif yang dilandasi kearifan dan budaya lokal.

4. Melakukan upaya Scaling up dari semua kegiatan pencegahan untuk mencapai minimal 60% populasi rawan, dan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi semua yang membutuhkan.

5. Ikut membantu Pemerintah Indonesia sebagai negara anggota PBB yang bermartabat, untuk memenuhi berbagai komitmen internasional seperti UNGASS, MDG, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang menyebutkan bahwa epidemi AIDS di Indonesia telah mencakup seluruh propinsi, maka KPA pun mulai menyebar di seluruh propinsi. Namun sayangnya, AIDS justru selalu meningkat tiap tahun.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), hingga maret 2008 saja sudah terdeteksi 6130 penderita HIV dan 11868 penderita AIDS. Dengan total tambahan 727 kasus AIDS dan 64 pengidap HIV dalam triwulan terakhir (januari-Maret 2008).

Berikut adalah laporan penanggulangan HIV/ AIDS yang telah dilakukan oleh pemerintah:

Rencana Aksi Nasional (RAN) ; Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010 telah dirumuskan untuk merespon epidemi HIV dan AIDS. Prinsip-prinsip dalam RAN ini adalah kemudahan akses untuk semua, terutama pada delapan sasaran kunci; pemilihan prioritas program, sasaran dan wilayah; pelayanan komprehensif sedekat mungkin; peran pemerintah daerah dan KPA (Komite penanggulangan AIDS); serta kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dan masyarakat madani.

Penanggulangan penyebaran HIV, terutama pada kelompok perilaku resiko, mendapat perhatian utama dari Pemerintah. Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia terdiri atas upaya 1) pencegahan infeksi menular seksual (IMS), HIV dan AIDS; 2) Perawatan, Pengobatan an Dukungan ODHA; 3) Surveilens HIV dan AIDS serta IMS; 4) Penelitian dan riset oprasional; 5) Lingkungan kondusif; 6) Koordinasi dan harmonisasi multipihak; 7) Kesinambungan penangulangan. Upaya pencegahan juga ditujukan kepada populasi perilaku beresiko seperti pekerja seks dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya, para pengguna napza suntik, serta petugas kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV. Aksesibilitas ODHA terhadap pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan menambah rumah sakit rujukan.

Hingga November 2007, terdapat 296 tempat layanan Konseling dan testing HIV Sukarela atau HIV Voluntary and Conselling Testing, 153 rumah sakit rujukan untuk obat Antiretroviral (ARV ), 20 puskesmas melayani IMAI (Integrated Management of Adult Illness) dan 19 pusat rujukan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak (Prevention Mother to Child Transmission) dan 10 rumah sakit ditunjuk sebagai pusat rehabilitasi pecandu napza. Pada wilayah kabupaten/kota dengan prevalensi HIV dan AIDS 5 persen atau lebih, upaya koordinasi dengan pemberantasan penyakit tuberkulosis (TB) secara konsisten dilakukan. Hal penting karena infeksi oportunistik tertinggi tercatat adalah TB sebanyak 5.327 kasus hingga September 2007. Pemerintah juga memberikan subsidi penuh obat Anti Retroviral (ARV ).

Namun, perstasi dia atas mungkin hanyalah kenyataan di atas kertas karena berdasarkan hasil wawancara dengan Pipin, salah seorang aktivis Youth Center PKBI, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memang dianggap kurang eksis. Tak banyak sosialisasi yang dilakukan. Bahkan persoalan advokasi Perda Penanggulangan HIV/ AIDS pun dilakukan oleh teman-teman LSM. Satu lagi yang sedang diadvokasikan adalah sex education—termasuk persoalan HIV/ AIDS—dalam mata pelajaran sekolah menengah.

Meski mengadakan survailance tiap tahun, namun Pipin juga mengatakan survailance yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendeteksi HIV/ AIDS di masyarakat pun kurang memenuhi prinsip-prinsip survailance HIV/ AIDS. Misalnya saja yang dikeluhkan masyarakat adalah hasil survailance yang tidak ditindaklanjuti. Tidak ada pemberitahuan hasil tes ataupun sosialisasi lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan anggota masyarakat positif HIV/ AIDS. Kalaupun diterbitkan, alih-alih diberikan kepada individu, hasil tes justru diberikan kepada pejabat desa. Dan hal itu bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap penderita.

Selain KPA yang kurang efektif, kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi AIDS serta pemenuhan target 7 dalam tujuan 6 pun dipertanyakan dalam permasalahannya dengan peran kader kesehatan. Masih merujuk pada Pipin, kader kesehatan yang ada kini pun masih dianggap tidak cukup diberikan informasi mengenai HIV/ AIDS. Terutama kader-kader kesehatan dalam lingkungan puskesmas serta klinik-klinik kecil lainnya.

Penanggulangan HIV/ AIDS dalam tahap sosialisasi pun masih banyak dipertanyakan mengingat pemerintah masih belum dapat mengubah stigma masyarakat seputar HIV/ AIDS. Stigma menjadi penting karena menurut saya agar dapat menekan angka HIV/ AIDS, pertama-tama masyarakat perlu diberikan paket pengetahuan lengkap soal HIV/ AIDS yang sebenar-benarnya sehingga stigma mengenai penyakit epidemi ini pun dapat hilang. Masih kuatnya anggapan negatif seputar HIV/ AIDS serta ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) mengindikasikan bahwa sosialisasi pemerintah masih sangat kurang hingga keseriusan pemerintah dalam target 7 ini pun perlu dipertanyakan.

Bukti dari kurangnya sosialisasi adalah adanya anggapan dari masyarakat desa yang menganggap AIDS adalah penyakit orang kota sehingga orang desa pun menjadi lalai. Hal ini terbukti salah karena dalam kabupaten Kulon progo, D.I Yogyakarta saja sudah ditemukan dua kasus kematian akibat AIDS. Selain itu penekanan pada seks bebas pun masih kurang memadai karena iklan layanan masyarakat lebih menekankan pada persoalan seks, alih-alih pemakaian kondom. Informasi yang serba setengah-setengah inilah yang kemudian justru menjerumuskan masyarakat pada pola pikir yang salah mengenai HIV. Persoalan ini jugalah yang akhirnya menghambat pemerintah untuk memenuhi target no 7 ini.

Hingga kini persoalan dana masih merupakan hal yang pelik dalam penanggulangan HIV/ AIDS. 70 % dana untuk penanggulangan HIV/ AIDS berasal dari bantuan sumber dana luar negeri. Hal ini diperparah oleh ketidakcakapan pemerintah dalam menjaga kepercayaan dari sumber dana luar negeri tersebut. Hal ini terjadi pada kasus penghentian dana bantuan penanggulangan HIV/ AIDS oleh Global Funds.

Alasan resmi yang dikeluarkan oleh Global Funds mengenai penghentian dana adalah berkait dengan prioritas. Global Funds menganggap bahwa negara-negara Afrika lebih membutuhkan dana penanggulangan HIV/ AIDS. selain persoalan angka penderita yang jauh lebih tinggi, persoalan kemiskinan yang mendera negara-negara Afrika pun menguatkan Global Funds untuk mengalihkan dana ke benua hitam tersebut. Sedangkan indonesia dengan jumlah penderita sekian dianggap masih dapat ditanggulangi oleh dana dari APBN. Padahal, menurut Pipin alasan tak resmi dari Global Funds adalah persoalan krisis kepercayaan pengelolaan dana oleh pemerintah Indonesia. Global Funds merasa dana yang harusnya digunakan untuk menganggulangi HIV/ AIDS tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan kenyataan di atas—terus meningkatnya penderita HIV, minimnya sosialisasi, kurang atau bahkan tidak adanya integritas pemerintah dalam mengelola kepercayaan pihak asing—maka dapat dikatakan komitmen pemerintah dalam MDGs, terutama poin 6 (Combat disease) masih sangat memprihatinkan.

Rencana Pembangunan Milenium di Indonesia

Sebelum berjalan dengan paradigma MDGs, Indonesia telah menerapkan rencana pembangunan dengan berbagai macam sebutan. Soekarno menyebutnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan dan Pokok-pokok Pembangunan Nasional Semestea Berencana, sedangkan Soeharto member sebutan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dirombak tiap lima tahun sekali. Meski diberbagai laporan dikatakan bahwa pembangunan Indonesia telah selaras dengan MDGs bahkan sebelum MDGs ditetapkan, namun tetap saja ada banyak ketimpangan dan ketidaksingkronan antara kebutuhan dan pembangunan.

Bahkan, setelah MDGs terbentuk pun, ketimpangan tersebut tetap tidak terelakan. Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007 lebih banyak bercerita soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kelaparan, persoalan ekonomi serta kemiskinan. Sedangkan persoalan kesehatan masih dijadikan satu poin dengan persoalan pendidikan pada agenda  prioritas pembangunan dan arah kebijakan.

Salah satu ketimpangan yang tampak adalah pada tujuan 6: Melawan penyebaran HIV/ AIDS dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkolusa). Hal ini Nampak dari dana penanggulangan yang 70% nya berasal dari pihak asing. Selain itu pembentukan KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS) yang tidak terlalu tampak perannya dalam penanggulangan HIV-AIDS juga menjadi tanda Tanya besar terhadap keseriusan pemerintah dalam MDGs

Apa yang dapat kita lakukan ?

Mempelajari HIV AIDS. Didik diri sendiri, teman, dan keluarga tentang HIV AIDS dan apa yang dapat dilakukan untuk melidungi diri kita.

Lakukan test HIV.

Hindari stigma buruk, takut dengan kaum homo, rasis dan bentuk lain dari diskriminasi yang dilekatkan pada penderita HIV AIDS

Berilah bantuan moril dan materil bagi organisasi HIV AIDS HIV/AIDS yang concern terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.

—————————
Sumber :

http://cdc.gov

http://thedongoksueb.blogdrive.com/archive/115.html

http://asysyifausakti.files.wordpress.com/2008/12/stir-hivaids-poster.jpg?w=300&h=233
—————————