30 Tahun HIV AIDS : MDGs dan Surveillance

5 Juni 2011 menandakan 30 tahun sejak CDC melaporkan kasus pertama Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Sejak lima kasus awal yang dipublikasikan dalam “Laporan Mingguan Kesakitan dan Kematian”, AIDS berkembang pesat menjadi pandemi global di seluruh dunia dan menyebabkan kematian lebih dari 33 juta penduduk di seluruh dunia. Diperkirakan lebih dari 1,7 juta orang terinfeksi HIV di Amerika Serikat. Hingga hari ini, 600 ribu laki-laki, wanita, dan anak-anak mengidap HIV AS telah meninggal dan diperkirakan hari ini lebih dari 1,1 juta orang diperkirakan hidup dengan penyakit ini.

30 tahun kita berjuang melawan HIV, mencari pengetahuan baru untuk mengatasi penyakit ini. Pencegahan terhadap HIV telah menyelamatkan banyak kehidupan.

Bagaimanapun, banyak tantangan untuk menghentikan epidemi HIV. Angka perkembangan infeksi HIV di AS dan seluruh dunia cukup tinggi. Penelitian memperlihatkan hal tersebut, dalam perilaku, tempat tinggal, tempat kerja, dan bermain. Di wilayah regional dan global, infeksi HIV menyebar pada kaum gay, biseksual, dan homoseksual.

Diperkirakan, 1 dari 5 orang dengan HIV di AS tidak mengetahui bahwa dia sedang terinfeksi HIV. Test rutin sangat direkomendasikan untuk orang berusia 13-64 tahun dan yang berperilaku berisiko terinfeksi HIV.

Obat untuk HIV belum ditemukan namun terapi HIV dapat mengurangi angka kesakitan, termasuk mengurangi kematian dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup penderita HIV.

Namun demikian, banyak orang dengan HIV yang tidak mampu memperoleh perawatan ataupun berhenti dari perawatannya. Inilah yang menjadi tantangannya ke depan, membuat perawatan HIV dapat dijangkau seluruh orang di bumi.

UNAIDS memperkirakan jumlah orang terinfeksi HIV yang dapat mengakses perawatan HIV meningkat dari 700 ribu orang di tahun 2004 menjadi 5,2 juta orang di tahun 2009.

Di Indonesia, memerangi HIV AIDS tertuang dalam Millenium Development Goal’s (MDGs) 2015, tujuan ke-6, target ke-7.

Untuk memenuhi tujuan pada target 7 ini pemerintah membentuk badan khusus yang dianggap dapat membantu pencapaian keempat poin tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006, badan penanggulangan tersebut dikenalkan dengan nama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibentuk untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Hal tentunya membutuhkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang lebih terarah. Fokus kerja KPA Nasional saat ini adalah:

1. Mengurangi laju penularan secepat mungkin, tapi juga tetap memperhatikan upaya jangka panjang melalui penguatan sistem dan kebijakan penanggulangan.

2. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan menyusun Strategi Nasional serta Rencana Kerja Nasional tahun 2007 – 2010 yang diharapkan menjadi kesepakatan dan acuan bersama semua stakeholders tingkat Nasional maupun Daerah.

3. Melanjutkan dan makin meningkatkan program peningkatan kemampuan (capacity building) dan konsultasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan program, kebijakan, dan peraturan-peraturan daerah yang efektif yang dilandasi kearifan dan budaya lokal.

4. Melakukan upaya Scaling up dari semua kegiatan pencegahan untuk mencapai minimal 60% populasi rawan, dan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi semua yang membutuhkan.

5. Ikut membantu Pemerintah Indonesia sebagai negara anggota PBB yang bermartabat, untuk memenuhi berbagai komitmen internasional seperti UNGASS, MDG, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang menyebutkan bahwa epidemi AIDS di Indonesia telah mencakup seluruh propinsi, maka KPA pun mulai menyebar di seluruh propinsi. Namun sayangnya, AIDS justru selalu meningkat tiap tahun.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), hingga maret 2008 saja sudah terdeteksi 6130 penderita HIV dan 11868 penderita AIDS. Dengan total tambahan 727 kasus AIDS dan 64 pengidap HIV dalam triwulan terakhir (januari-Maret 2008).

Berikut adalah laporan penanggulangan HIV/ AIDS yang telah dilakukan oleh pemerintah:

Rencana Aksi Nasional (RAN) ; Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010 telah dirumuskan untuk merespon epidemi HIV dan AIDS. Prinsip-prinsip dalam RAN ini adalah kemudahan akses untuk semua, terutama pada delapan sasaran kunci; pemilihan prioritas program, sasaran dan wilayah; pelayanan komprehensif sedekat mungkin; peran pemerintah daerah dan KPA (Komite penanggulangan AIDS); serta kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dan masyarakat madani.

Penanggulangan penyebaran HIV, terutama pada kelompok perilaku resiko, mendapat perhatian utama dari Pemerintah. Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia terdiri atas upaya 1) pencegahan infeksi menular seksual (IMS), HIV dan AIDS; 2) Perawatan, Pengobatan an Dukungan ODHA; 3) Surveilens HIV dan AIDS serta IMS; 4) Penelitian dan riset oprasional; 5) Lingkungan kondusif; 6) Koordinasi dan harmonisasi multipihak; 7) Kesinambungan penangulangan. Upaya pencegahan juga ditujukan kepada populasi perilaku beresiko seperti pekerja seks dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya, para pengguna napza suntik, serta petugas kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV. Aksesibilitas ODHA terhadap pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan menambah rumah sakit rujukan.

Hingga November 2007, terdapat 296 tempat layanan Konseling dan testing HIV Sukarela atau HIV Voluntary and Conselling Testing, 153 rumah sakit rujukan untuk obat Antiretroviral (ARV ), 20 puskesmas melayani IMAI (Integrated Management of Adult Illness) dan 19 pusat rujukan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak (Prevention Mother to Child Transmission) dan 10 rumah sakit ditunjuk sebagai pusat rehabilitasi pecandu napza. Pada wilayah kabupaten/kota dengan prevalensi HIV dan AIDS 5 persen atau lebih, upaya koordinasi dengan pemberantasan penyakit tuberkulosis (TB) secara konsisten dilakukan. Hal penting karena infeksi oportunistik tertinggi tercatat adalah TB sebanyak 5.327 kasus hingga September 2007. Pemerintah juga memberikan subsidi penuh obat Anti Retroviral (ARV ).

Namun, perstasi dia atas mungkin hanyalah kenyataan di atas kertas karena berdasarkan hasil wawancara dengan Pipin, salah seorang aktivis Youth Center PKBI, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memang dianggap kurang eksis. Tak banyak sosialisasi yang dilakukan. Bahkan persoalan advokasi Perda Penanggulangan HIV/ AIDS pun dilakukan oleh teman-teman LSM. Satu lagi yang sedang diadvokasikan adalah sex education—termasuk persoalan HIV/ AIDS—dalam mata pelajaran sekolah menengah.

Meski mengadakan survailance tiap tahun, namun Pipin juga mengatakan survailance yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendeteksi HIV/ AIDS di masyarakat pun kurang memenuhi prinsip-prinsip survailance HIV/ AIDS. Misalnya saja yang dikeluhkan masyarakat adalah hasil survailance yang tidak ditindaklanjuti. Tidak ada pemberitahuan hasil tes ataupun sosialisasi lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan anggota masyarakat positif HIV/ AIDS. Kalaupun diterbitkan, alih-alih diberikan kepada individu, hasil tes justru diberikan kepada pejabat desa. Dan hal itu bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap penderita.

Selain KPA yang kurang efektif, kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi AIDS serta pemenuhan target 7 dalam tujuan 6 pun dipertanyakan dalam permasalahannya dengan peran kader kesehatan. Masih merujuk pada Pipin, kader kesehatan yang ada kini pun masih dianggap tidak cukup diberikan informasi mengenai HIV/ AIDS. Terutama kader-kader kesehatan dalam lingkungan puskesmas serta klinik-klinik kecil lainnya.

Penanggulangan HIV/ AIDS dalam tahap sosialisasi pun masih banyak dipertanyakan mengingat pemerintah masih belum dapat mengubah stigma masyarakat seputar HIV/ AIDS. Stigma menjadi penting karena menurut saya agar dapat menekan angka HIV/ AIDS, pertama-tama masyarakat perlu diberikan paket pengetahuan lengkap soal HIV/ AIDS yang sebenar-benarnya sehingga stigma mengenai penyakit epidemi ini pun dapat hilang. Masih kuatnya anggapan negatif seputar HIV/ AIDS serta ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) mengindikasikan bahwa sosialisasi pemerintah masih sangat kurang hingga keseriusan pemerintah dalam target 7 ini pun perlu dipertanyakan.

Bukti dari kurangnya sosialisasi adalah adanya anggapan dari masyarakat desa yang menganggap AIDS adalah penyakit orang kota sehingga orang desa pun menjadi lalai. Hal ini terbukti salah karena dalam kabupaten Kulon progo, D.I Yogyakarta saja sudah ditemukan dua kasus kematian akibat AIDS. Selain itu penekanan pada seks bebas pun masih kurang memadai karena iklan layanan masyarakat lebih menekankan pada persoalan seks, alih-alih pemakaian kondom. Informasi yang serba setengah-setengah inilah yang kemudian justru menjerumuskan masyarakat pada pola pikir yang salah mengenai HIV. Persoalan ini jugalah yang akhirnya menghambat pemerintah untuk memenuhi target no 7 ini.

Hingga kini persoalan dana masih merupakan hal yang pelik dalam penanggulangan HIV/ AIDS. 70 % dana untuk penanggulangan HIV/ AIDS berasal dari bantuan sumber dana luar negeri. Hal ini diperparah oleh ketidakcakapan pemerintah dalam menjaga kepercayaan dari sumber dana luar negeri tersebut. Hal ini terjadi pada kasus penghentian dana bantuan penanggulangan HIV/ AIDS oleh Global Funds.

Alasan resmi yang dikeluarkan oleh Global Funds mengenai penghentian dana adalah berkait dengan prioritas. Global Funds menganggap bahwa negara-negara Afrika lebih membutuhkan dana penanggulangan HIV/ AIDS. selain persoalan angka penderita yang jauh lebih tinggi, persoalan kemiskinan yang mendera negara-negara Afrika pun menguatkan Global Funds untuk mengalihkan dana ke benua hitam tersebut. Sedangkan indonesia dengan jumlah penderita sekian dianggap masih dapat ditanggulangi oleh dana dari APBN. Padahal, menurut Pipin alasan tak resmi dari Global Funds adalah persoalan krisis kepercayaan pengelolaan dana oleh pemerintah Indonesia. Global Funds merasa dana yang harusnya digunakan untuk menganggulangi HIV/ AIDS tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan kenyataan di atas—terus meningkatnya penderita HIV, minimnya sosialisasi, kurang atau bahkan tidak adanya integritas pemerintah dalam mengelola kepercayaan pihak asing—maka dapat dikatakan komitmen pemerintah dalam MDGs, terutama poin 6 (Combat disease) masih sangat memprihatinkan.

Rencana Pembangunan Milenium di Indonesia

Sebelum berjalan dengan paradigma MDGs, Indonesia telah menerapkan rencana pembangunan dengan berbagai macam sebutan. Soekarno menyebutnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan dan Pokok-pokok Pembangunan Nasional Semestea Berencana, sedangkan Soeharto member sebutan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dirombak tiap lima tahun sekali. Meski diberbagai laporan dikatakan bahwa pembangunan Indonesia telah selaras dengan MDGs bahkan sebelum MDGs ditetapkan, namun tetap saja ada banyak ketimpangan dan ketidaksingkronan antara kebutuhan dan pembangunan.

Bahkan, setelah MDGs terbentuk pun, ketimpangan tersebut tetap tidak terelakan. Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007 lebih banyak bercerita soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kelaparan, persoalan ekonomi serta kemiskinan. Sedangkan persoalan kesehatan masih dijadikan satu poin dengan persoalan pendidikan pada agenda  prioritas pembangunan dan arah kebijakan.

Salah satu ketimpangan yang tampak adalah pada tujuan 6: Melawan penyebaran HIV/ AIDS dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkolusa). Hal ini Nampak dari dana penanggulangan yang 70% nya berasal dari pihak asing. Selain itu pembentukan KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS) yang tidak terlalu tampak perannya dalam penanggulangan HIV-AIDS juga menjadi tanda Tanya besar terhadap keseriusan pemerintah dalam MDGs

Apa yang dapat kita lakukan ?

Mempelajari HIV AIDS. Didik diri sendiri, teman, dan keluarga tentang HIV AIDS dan apa yang dapat dilakukan untuk melidungi diri kita.

Lakukan test HIV.

Hindari stigma buruk, takut dengan kaum homo, rasis dan bentuk lain dari diskriminasi yang dilekatkan pada penderita HIV AIDS

Berilah bantuan moril dan materil bagi organisasi HIV AIDS HIV/AIDS yang concern terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.

—————————
Sumber :

http://cdc.gov

http://thedongoksueb.blogdrive.com/archive/115.html

http://asysyifausakti.files.wordpress.com/2008/12/stir-hivaids-poster.jpg?w=300&h=233
—————————

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s